Lampu Hijau, Jakarta – Center For Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan pengadaan Meubelair yang dilakukan Setda Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Sebab ditemukan sejumlah kejanggalan. Hal ini terkait dengan kesejahteraan rakyat lantaran anggaran belanja Meubelair diambil dari pajak rakyat.
Direktur (Center For Budget Analysis) Uchok Sky Khadafi mengatakan, tahun 2017 Setda kota Bekasi melakukan pengadaan Muebelair sebesar Rp 987.203.000 untuk 293 unit Meubelair. Dan juga pengadaan Meubelair untuk kepala daerah sebesar Rp.200.000.000 untuk 86 unit.
“Tak puas dengan memborong meubelair sebanyak 379 unit muebelair dengan anggaran sebesar Rp 1.187.203.000 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 Setda Kota Bekasi juga memborong Meubelair paket I sebesar Rp.711.100.000 untuk 187 unit,” tutur Uchok dalam keterangan tertulis, Minggu (20/5/2018).
Tak cukup disitu, selain memborong Meubelair, sekretariat daerah juga mengalokasi anggaran untuk pemeliharaan Meubelair sebesar Rp 166.030.000, dan pada tahun 2016 sebesar Rp.165.300.0001.
“Kalau ada anggaran pemeliharaan untuk meubelair setiap tahun, seharusnya meubelair milik setda tidak ada yang rusak, dan tak usah lagi membeli meubelair yang baru,” ujar Uchox.
Oleh karena itu, CBA meminta agar aparat hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidik pengadaan atau “borongan” Meubelair setda Kota Bekasi tersebut.
CBA meminta KPK menelusuri harga perunit Meubelair tersebut. Karena menurut data yang diterima oleh CBA harganya meubelair tersebut memang berbeda beda.
“Ada harga meubelair perunit sebesar Rp.3.3 juta perunit. Ada juga sebesar Rp.2.3 perunit, dan harga yang paling tinggi Perunit adalah sebesar 3.8 juta,” tuturnya.
Uchok meminta KPK segera melakukan pemanggilan kepada sekretaris daerah Kota bekasi untuk diminta keterangan atas harga meubelair yang berbeda beda tersebut serta menjelaskan perihal perbedaan harga yang terlalu mencolok. (Bit)
http://lampuhijau.co/2018/05/21/kpk-diminta-periksa-setda-pemkot-bekasi-terkait-penggunaan-pajak-rakyat/Bagikan Berita Ini
0 Response to "KPK Diminta Periksa Setda Pemkot Bekasi Terkait Penggunaan Pajak Rakyat"
Post a Comment