Pastikan Ketersediaan BBM Saat Arus Mudik, Komisi VII DPR RI Akan Sidak

Lampu Hijau, Cirebon – Komisi VII DPR RI akan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM). Pengecekan stok BBM untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan BBM bisa mendapatkan saat arus mudik.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron mengatakan dua minggu sebelum Lebaran akan dilakukan sidak lapangan untuk mengetahui stok BBM, meski pun sudah ada laporan dari Pertamina menyatakan stok BBM aman.

“Laporan terakhir dari Pertamina distribusi mencukupi hingga Lebaran dan stok cukup, ini yang akan kami cek kesediaan BBM buat masyarakat,” kata anggota DPR asal Dapil Cirebon dan Indramayu ini, Jumat, 18 Mei 2018.

Meski pun harga minya mentah dunia, kata Pria biasa disapa Hero ini sedang naik hingga USD 80 per barel, dan mata uang rupiah tengah melemah terhadap USD, akan tetapi stok BBM harus tetap tersedia bagi masyarakat.

“Sesuai Permen terakhir premium akan masuk di Jamali (Jawa, Madura dan Bali) akan tetapi harus rasional, disiapkan subsidi negara atau beban pertamina. Pemerintah harus duduk bersama untuk membahas,” katanya.

Anggota dewan dari Partai Demokrat ini menjelaskan pemerintah sudah berupaya menghemat BBM dan anggaran negara. Di antaranya, program konverter kit dari BBM ke gas yang tentunya butuh teknologi.

“Mengalihkan BBM ke gas di nelayan dengan satu konverter kit akan jadi kebutuhan pasar sehingga akan siapkan stimulus untuk konverter kit. Tahun lalu sebagai pilot projek diberikan sebanyak 4.000 unit,” kata Hero.

Konverter kit, lanjutnya dengan harapan masyarakat tertarik menggunakan gas, karena gasnya ramah lingkungan dan lebih efesien dibandingkan dengan menggunakan BBM. Maka dari itu, konveter kit harus bisa dibeli di pasaran.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir mengatakan konverter kit merupakan alat yang digunakan untuk konversi dari BBM ke gas, dan mampu hemat biaya sebesar 65 persen dari sebelumnya.

“Kalau hemat 65 persen, nelayan dapat keuntungan cukup besar. Sudah lolos uji atau SNI sehingga sudah aman bagi masyarakat. Sebagai uji coba diberikan 18 kepada nelayan. Konverter kit bisa hemat anggaran negara,” katanya.

Riset selesai, katanya tinggal kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk pemanfaatan selanjutnya. (MGN)

Let's block ads! (Why?)