Biar Mandiri dan Sehat, Taufik: BUMD, Sebaiknya Merger dan Tidak Minta PMD

Lampu Hijau, Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimilik Pemprov DKI Jakarta harus mandiri agar tak lagi membebani APBD.

“Mereka jangan lagi mengharapkan PMD (Penyertaan Modal Daerah) dan harus bisa IPO (Initial public offering/penawaran umum perdana),” kata Taufik di Jakarta, Minggu (20/5/2018).

Diakui, selama ini meski disuntik berapa pun, BUMD-BUMD itu tidak tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Bahkan tetap ada yang merugi.

Ia mencontohkan yang terjadi pada PT Jakarta Tourisindo, BUMD yang bergerak di sektor pariwisata. Jika perusahaan swasta dipersepsikan mampu berkembang dari memiliki satu hotel menjadi dua atau tiga hotel, BUMD ini sebaliknya; dari memiliki lima hotel bisa menyusut menjadi hanya tiga hotel.

Politisi Partai Gerindra ini tak memungkiri kalau selama ini BUMD-BUMD di DKI diduga kuat hanya dijadikan bahan bancakan. Khususnya di era pemerintahan Gubernur Ahok, karena di era inilah PMD jor-joran diberikan kepada BUMD, namun tidak memperlihatkan perubahan apa pun.

Taufik bahkan kini mengusulkan kepada Gubernur Anies Baswedan agar BUMD dengan performance yang masih jeblok dimerger saja. Begitu juga dengan BUMD yang memiliki core business yang mirip.

“PT Jakarta Food Station bisa dimerger dengan PD Dharmajaya, sementara PT Jakarta Tourisindo bisa dimerger dengan PT Sarana Jaya yang bergerak di bidang properti,” katanya.

Ketika ditanya apa mungkin BUMD yang sudah terbiasa mengandalkan suntikan dana dari Pemprov bisa memasuki Bursa Efek Indonesia (BEI)? Taufik memastikan bisa.

“Sekarang ini Gubernur tengah menyeleksi jajaran direksi BUMD untuk mengganti yang lama, sehingga diharapkan dari hasil seleksi ini didapatkan orang-orang profesional yang mampu mengembangkan BUMD, tidak hanya sekedar cari makan di situ,” katanya.

Menurut data, aset 13 BUMD milik Pemprov DKI pada 2016 naik menjadi Rp9,2 triliun, sementara nilai equitas mencapai Rp39,5 triliun dan laba bersih Rp3,16 triliun.

Meski demikian, dari 13 BUMD itu lima di antaranya terus merugi, di antaranya PT MRT, PT Jakarta Tourisindo dan PT Ratax Armada.

Saat memberikan pengarahan kepada jajaran direksi BUMD pada 2 November 2017, Wagub Sandiaga Uno telah mengingatkan agar para komisaris dan direksi 13 BUMD agar jangan lagi mengharapkan PMD, dan didorong agar dapat go public.

“PMD sudah berakhir, jangan diharapkan lagi. Kecuali BUMD yang sedang membangun seperti PT MRT,” katanya.

Ia menyarankan agar BUMD mencari pendanaan sendiri karena Pemprov ingin perusahaan-perusahaan plat merah ini memiliki kinerja yang lebih optimal. Karena BUMD adalah agent of change dan agent of development.

Untuk mencapai hal-hal tersebut, para komisaris dan direksi tidak boleh lagi berpikir pada sistem yang lama karena ke depan, bisnis yang akan berkembang adalah bisnis atau usaha yang berbasis platform.

Untuk itu, ia pun meminta agar jajaran komisaris dan direksi BUMD melakukan terobosan-terobosan dan inovasi, antara lain dengan segera go public dengan menyiapkan road to IPO agar dapat mengakses pasar. (ULI)

Let's block ads! (Why?)