Pak JK Jangan Dipaksa Jadi Cawapres Lagi Lah…

Lampu Hijau, Jakarta-Banyak kalangan yang ingin agar Wakil Presiden Jusuf Kalla tetap menjadi calon wakil presiden pendamping Joko Widodo di Pilpres 2019. Namun banyak juga yang berharap agar JK tak menerima tawaran itu. Sebab, hal itu melanggar Undang-Undang (UU) dan sebaiknya beliau memberi kesempatan pada figur lebih muda.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyampaikan, JK sudah menyampaikan tidak ingin kembali menjadi cawapres. Mahkamah Konstitusi (MK) juga pernah menolak gugatan uji materi UU Pemilu terkait masa jabatan presiden/wakil presiden.

“Mestinya kita buka rekaman yang Pak JK mengatakan ingin pensiun di dunia politik dan ingin menyerahkan trah kepemimpinan ke depan kepada kaum muda. Mestinya itu clue-nya dan tidak perlu Pak JK dirayu jadi cawapres dengan mengajukan uji materi,” kata Adi, Minggu (22/7).

Akan jadi preseden buruk jika UU Pemilu terkait masa jabatan presiden/wakil presiden kembali diuji materi dan nantinya dikabulkan MK. Adapun gugatan itu diajukan Perindo dan tercatat dalam perkara nomor 60/PUU-XVI/2018.

Gugatan itu mempersoalkan Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang membatasi masa jabatan presiden/wakil presiden selama dua periode. Dengan aturan itu, JK yang sudah pernah menjabat wakil presiden dua periode praktis tak bisa maju kembali menjadi wakil presiden pada 2019.

“Kalau MK mengabulkan uji materi itu, ini bisa preseden buruk karena putusan sebelumnya MK menolak. Kalau dulu dari banyak kalangan MK menolak, kenapa giliran gugatan Perindo dikabulkan? Bisa muncul kecurigaan,” katanya.

Bisa juga nanti akan muncul juga gugatan dari banyak orang jika posisi wapres bisa lebih dari dua kali dijabat seseorang. “Kalau wapres bisa 3 kali, kenapa Presiden tidak? Kenapa gubernur, wali kota dan bupati tidak bisa 3 kali? Akan banyak uji materi yang dilayangkan ke MK untuk mengubah aturan jabatan publik yang cuma 2 periode,” ujarnya.(MW/rmol)

Let's block ads! (Why?)