Kejari Dinilai Lamban Usut Sederet Kasus Berada Di Pemkot Bekasi

Lampu Hijau, Bekasi – Center for Budget Analisis (CBA) menyoroti kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi yang dinilai terlalu lamban dalam menangani sejumlah perkara proyek di Kota Bekasi, yang tengah bermasalah.

Lambannya kinerja Kejari diyakini dapat menguntungkan para pejabat Kota Bekasi yang tersandung kasus korupsi. Sebaliknya, masyarakat Kota Bekasi merasa dirugikan oleh ketiadaan rasa keadilan dari para penegak hukum.

“Ibarat pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hal ini tentunya menjadi berkah tersendiri bagi para oknum pejabat korup atas buruknya kinerja Kejari,” kata Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif CBA, melalui pesan elektronik, Rabu (4/7/2018).

Menurutnya, ada sejumlah proyek yang dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi di tahun anggaran 2017 yang bermasalah, termasuk dugaan adanya proyek fiktif yang terkesan dibiarkan. Beberapa diantaranya bahkan telah dilaporkan pihak CBA, namun masih belum ada tindak lanjut.

Sebut saja proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pembangunan Rusunawa Sumur Batu Bantargebang, dengan nilai kontrak sebesar Rp970.310.000.

Kemudian proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Sarana Aparatur VI, dengan nilai kontrak sebesar Rp 506juta. Lalu ada Jasa Konsultansi Perencanaan Sarana Aparatur III, dengan nilai kontrak sebesar Rp 512juta.

Terakhir yaitu proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Lanjutan Rehabilitasi Lapas Bulak Kapal Bekasi, dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.794.732.500.

“Total keseluruhan anggaran yang dikucurkan PT Nusantara Citra Konsultan untuk 4 proyek di tahun anggaran 2017, yakni sebesar Rp 3.783.042.500,” ujarnya.

Uchok pun sangat menyayangkan mandeknya laporan terkait temuan dugaan proyek-proyek bermasalah di Kota Bekasi itu. Sikap Kejari itu dikhawatirkan mampu membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Patriot yang bersumber dari pungutan pajak masyarakat, terancam disalahgunakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Tentunya akan sangat disayangkan. Hal ini mengingat APBD Kota Bekasi sebagai salah satu yang terbesar dibandingkan kota dan kabupaten di Jawa Barat,” katanya.

Lanjut Uchok, pihaknya juga meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat untuk turun tangan membuka penyelidikan terkait dugaan proyek-proyek bermasalah itu, serta mengevaluasi dan merombak jajaran Kejari Kota Bekasi yang melenceng.

“Kami mendorong Kejati Jawa Barat untuk turun tangan dan membuka penyelidikan terkait proyek di atas. Selain itu, perlu ada evaluasi serius terhadap jajaran pejabat Kejari Kota Bekasi. Jika perlu dilakukan perombakan besar-besaran,” tegasnya.

Ke depannya, Uchok berharap Kejari Kota Bekasi diisi dengan orang-orang yang memiliki kredibilitas tinggi terhadap keadilan, serta kemampuan mempertahankan integritas yang dimiliki.

“Uang belanja daerah yang rata-rata di atas Rp 5,8 triliun bisa bermanfaat untuk masyarakat, jika saja pengawasan dari penegak hukum di Kota Patriot berjalan dengan benar. Bukan malah jadi bancakan oknum-oknum pejabat korup,” tandasnya. (BAM)

Let's block ads! (Why?)