Andalkan Bunga Deposito, JMN Minta Anies-Sandi Evaluasi Dirut Food Station

Lampu Hijau, Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 PT Food Station Tjipinang Jaya yang dilaksanakan di Ruang Utama kantor PT Food Station, Cipinang, Jakarta Timur, pada 22 Maret 2018, mengumumkan laba bersih perusahaan untuk tahun buku 2017 mencapai Rp16,2 miliar.

Kendati laba tahunan ini meningkat dari tahun sebelumnya, sekitar Rp9 miliar, keuntungan tahun ini ternyata meleset dari target Rp17,7 miliar. Sementara, yang mencengangkan, laba ini sebagian besar justru diraih dari jasa deposito atau giro perusahaan yang mencapai Rp14,3 miliar.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network Achmad Sulhy mempertanyakan kinerja PT Food Station Tjipinang Jaya, yang menurutnya hanya mengandalkan keuntungan perusahaan semata dari jasa deposito atau giro.

Disinyalir, jasa deposito atau giro ini berasal dari dana penambahan modal daerah (PMD) sebesar Rp300 miliar yang dikeluarkan pada 2016 lalu. Dana ini pun diperkirakan tak terserap secara maksimal. Karena itu, PT Food Station justru memilih mendepositokan dana tersebut.

“Jadi para komisaris dan direksi ini ngapain aja selama ini? Bila hanya mengandalkan raihan dari deposito. Lebih baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta depositokan saja semua dana PMD itu, tanpa perlu diberikan ke PT Food Station,” kata Sulhy di Jakarta, Senin (9/4/2018).

Ia pun mempertanyakan kinerja perusahaan maupun kinerja komisaris dan direksi PT Food Station yang selama ini mencitrakan diri profesional dan memiliki kinerja baik.

“Kalau melihat data ini, sudah terbukti mereka gagal mengelola BUMD pangan milik DKI Jakarta ini. Meski tak berorientasi profit, tetap saja PT Food Station harus menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara maksimal,” kata Sulhy.

Karena itu, ia mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengaudit keuangan PT Food Station secara menyeluruh, termasuk kinerja keuangan, pengunaan dana PMD, maupun kinerja perusahaan.

Sebab, ujar dia, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) dianggap tak melakukan evaluasi, kontrol, maupun pengawasan semestinya terhadap kinerja PT Food Station.

“BP BUMD malah terkesan selalu memberi angin atau toleransi terhadap buruknya kinerja maupun kebijakan-kebijakan perusahaan yang menyimpang,” ujar dia.

Sulhy juga mendesak Gubernur Anies Baswedan maupun Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk mengevaluasi kinerja maupun performa komisaris dan direksi PT Food Station.

“Gubernur maupun wagub harus mengevaluasi mereka, yang berlatar belakang retail, tapi tak mampu meningkatkan keuntungan perusahaan dari sisi operasional maupun perdagangan,” katanya.

Ia berharap, BUMD-BUMD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta benar-benar dijalankan secara profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari kepentingan individu maupun kelompok.

“Jangan sampai BUMD, seperti PT Food Station ini, dikelola oleh orang-orang yang hanya ingin cari makan, melakukan persekongkolan antarkroni, dan mengeruk keuntungan pribadi maupun kelompok,” ujar Sulhy. (ULI)

Let's block ads! (Why?)