Kontribusi PT JIExpo tak Jelas, Sulhy: Sebaiknya Pemprov DKI Saja yang Kelola PRJ

Lampu Hijau, Jakarta – Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN) Ahmad Sulhy meminta Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Anies-Sandi agar melakukan tindakan tegas kepada pengelola Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran yaitu PT JIExpo.

“Soalnya selama ini kami melihat tidak jelas kontribusi PT JIExpo kepada Pemprov DKI yang juga memiliki saham di pengelolaan PRJ itu,” kata Sulhy kepada Harian Lampu Hijau di Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Sulhy menyarankan kepada Pemprov DKI agar mencabut sahamnya dari PRJ Kemayoran. Dan sebaiknya mengelola sendiri event PRJ. Karena dinas di Pemprov DKI cukup banyak yang mampu seperti Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

“Pemprov DKI kelola sendiri saja PRJ. Saya yakin mampu karena beberapa dinas cukup pengalaman untuk mengelola. Sementara JIExpo silahkan berbisnis sendiri sesuai aturan yang berlaku. Dan harus jelas pemasukan pajaknya ke Pemprov DKI,” ujar Sulhy.

Sulhy menghimbau agar Anies-Sandi yang menjunjung taglane Maju Kotanya Bahagia Warganya tidak meniru gaya Ahok saat memimpin DKI beberapa waktu lalu.

“JMN tahu persis saat Ahok gubernur DKI bahkan pernah membikin PRJ Rakyat di Monas. Ini dilakukan diduga karena marah dengan pengelola PT JIExpo. Namun tidak lama, perusahaan milik Hartati Murdaya itu kembali eksis menggelar PRJ Kemayoran. Itu mah gertak sambal namanya. Karena itu, kami minta Anies-Sandi konsisten memutus hubungan dengan PT JIExpo,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Pemasaran PT JIExpo Ralph Scheunemann mengatakan bahwa lahan seluas 44 hektar di arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) merupakan tanah milik Sekretariat Negara. PT JIExpo merupakan pengelola tempat dilangsungkannya Jakarta Fair ini.

“Ini memang tanah Setneg, kita sebagai pengelola saja,” jelasnya.

Ralph mengatakan bahwa PT JIExpo hanya mengelola 10 persen dari total lahan yang ada di Kemayoran. Total tanah di Kemayoran itu sebesar 440 hektar. “Di Jakarta Fair, kita hanya jadi event organizer-nya,” tambahnya.

PT JIExpo mulai mengelola kompleks seluas 44 hektar ini sejak tahun 2004. Sebelumnya, kompleks itu dikelola oleh Jakarta International Trade Center. Proses pergantian pengelolaan ini dilakukan dengan cara pelelangan yang dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 2002. Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki saham atas pengelolaan itu, yakni sebesar 13,2 persen. (ULI)

Let's block ads! (Why?)