SBY Ingin Bangun Koalisi Kerakyatan, Bisa Jadi Capresnya Jenderal Gatot?

Lampu Hijau, Jakarta-Rencana pembentukan koalisi kerakyatan yang diinisiasi oleh SBY ini disampaikan oleh Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Demokrat, Ferdinand Hutahahean. “SBY menyatakan sedang membangun Koalisi Kerakyatan yang lebih untuk bantu bantu rakyat yang ekonominya sedang tertekan,” terang Ferdinand di Kantor DPP Demokrat Jakarta, Kamis (7/6). jelas dia di Kantor DPP Demokrat, Jakarta (Kamis, 7/6).

“Apakah koalisi kerakyatan ini tanda akan terbentuk poros baru pilpres? Kita tunggu tangan dingin SBY meramu poros kerakyatan,” tambah Ferdinad. Dia tidak menampik bahwa munculnya koalisi kerakyatan sebagai poros baru merupakan saingan dua poros yang sudah ada, yaitu poros kekuasaan dan poros keumatan. “Namanya menyaingi atau mungkin jadi kompetitor dari Poros Kekuasaan dan Poros Keummatan yang kemarin masih klaim-klaim beberapa pihak semata,” jelas Ferdinand.

Dengan Koalisi Kerakyatan, Ferdinand mengatakan bahwa partainya terbuka bagi parpol lain untuk mendekat dan membawa kandidat capres. “Partai Demokrat ingin membangun Poros Kerakyatan atau Poros Nusantara. Partai Demokrat ingin menawarkan suara 10 persen, Partai Demokrat yang menurut potret lembaga survei ada figur kader untuk jadi cawapres. Silakan gabung ke kami, silakan capresnya dari kalian, maka ini akan jalan,” terangnya lagi. Figur cawapres dari kader Demokrat mengarah pada politisi muda, yang merupakan anak sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ferdinand juga mengakui bahwa saat ini pihaknya berkomunikasi secara intensif dengan parpol lain, termasuk dengan kandidat capres, seperti Gatot Nurmantyo. “Saya tidak tahu ya apakah tertarik apa tidak, tetapi kami melihat komunikasi intens juga Pak Gatot dan PAN, Pak Gatot dengan partai lain juga berjalan ya kita lihatlah ke depan gimana,” tandasnya.

Sementara itu, Partai Golkar tidak tertarik untuk bergabung ke dalam koalisi kerakyatan yang dibentuk SBY. Hal ini disampaikan Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily. Ace menegaskan partainya tetap mendukung Jokowi. “Ya kalau bagi Partai Golkar wacana kerakyatan tidak akan bergabung karena Golkar sudah menyatakan diri sebagai pendukung Pemerintah dan Jokowi,” kata Ace, seperti dilansir dari situs berita merdeka.com, Kamis (7/6). Menurutnya, dalam membentuk koalisi, hal pertama yang harus didahulukan adalah kesamaan gagasan dan platform antar parpol untuk membangun bangsa dan negara. Dia menyebut, ketika Golkar bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi, kaerna memiliki platform yang sama dalam hal politik kebangsaan dan pembangunan ekonomi.(T-1)

Let's block ads! (Why?)