Aktivis 98′ Nilai Pembangunan Energi Jokowi-JK Kurang Pelaksanaan

Lampu Hijau, Jakarta – Aktivis 98′ menilai pembangunan pemerintahan Jokowi-JK di bidang energi bagus dalam perencanaan, namun kurang dalam pelaksanaan. Salah satunya mengenai program Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Padahal, program ini dianggap sebagai salah satu solusi pemerataan listrik di Indonesia.

“LTSHE memiliki peran dalam peningkatan ratio elektrifikasi atau pemerataan listrik. Pada tahun 2019 target ratio elektrifikasi mencapai 97 persen melalui program LTSHE ,” ujar Antonius Danar, aktivis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) 98′, dalam keterangan tertulis Kamis (7/6/2018).

Meski menerangi 2.500 desa menjadi tanggung jawab PLN, namun pemasangan LTSHE tak menjadi urusannya, melainkan Kementerian ESDM. PLN hanya mengurusi pemasangan jaringan listrik yang disebut listrik pedesaan.

“Sebanyak 500-an desa yang belum teraliri listrik digarap oleh PLN. Pada tahun 2018 sekitar 445 desa yang diterangi,” kata dia.

Pada umumnya, listrik desa PLN berada di Maluku, Papua dan Papua Barat. Melalui program LTSHE, Antonius yakin mampu 250.000 rumah tangga bisa diterangi secara off grid.

“Program LTSHE lahir dari Pepres 47/2017, sayangnya hanya dijalankan oleh dua perusahaan saja. Dengan alasan tender yang secara jadwal selalu berubah berubah dan spesifikasi yang rumit akhirnya cuma menjadi bancaan segelintir kontraktor. Sehingga kecepatan dalam pekerjaan menjadi molor melebihi tahun anggaran,” papar dia.

Antonius juga mengkritisi tender di kementrian yang hanya memenangkan pihak BUMN, dan tidak memberikan pihak swasta secara luas. Akibatnya kebijakan ini, banyak perusahaan swasta yang hampir sekarat secara keuangan.

“Hal ini juga diperparah dengan kebijakan BUMN yang tahun lalu ditunjuk sebagai pemenang tender, men-subkontrakan sebagian pekerjaan kepada pihak swasta. Dan kini dengan alasan mengejar target profit dan efisiensi, maka subkontrak diambil anak usaha BUMN,” tandas Antonius. (RIZ)

Let's block ads! (Why?)