Peran Majelis Tinggi Hilang, Ormas Minta Mubes Bamus Betawi Diulang

Lampu Hijau, Jakarta – Musyawarah Besar (Mubes) Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Betawi ke VII berakhir deadlock (tidak menemui titik temu). Organisasi kemasyarakatan (ormas) yang hadir menolak, karena menemui adanya dugaaan pemaksaan kehendak untuk menghilangkan peran majelis tinggi atau dewan adat atau ketua adat.

“Kami dari ormas yang hari ini mengadakan musyawarah besar Bamus Betawi ke tujuh. Melihat situasi terkini ada hal-hal krusial buat kami. Ada pemaksaan kehendak untuk meniadakan peran majelis tinggi menjadi hanya pemilihan ketua umum saja,” ujar Sekjen Forkabi, Mohamad Ihsan, di Jakarta, Senin (3/9/2018).

Ihsan mengatakan, marwah organisasi keadatan adalah ada pada majelis tinggi atau ketua adat yang dijalankan secara kolektif. Dalam majelis tinggi atau ketua adat ini pun isinya bukan orang sembarangan. Tetapi para ulama, para tokoh, birokrasi, pendiri dan mantan ketua umum.

“Sehingga jika majelis adat ditiadakan dan hanya ketua umum saja yang ada. Kami sangat khawatir roh dan marwah Bamus Betawi ini akan hilang. Kami tidak mau organisasi ini tidak punya marwah,” tegasnya.

Hal senada dikatakan Sekjen Forum Betawi Rempug (FBR) H Danail Alhaz. Dikatakan, pihaknya sebagai ormas-ormas yang melaksanakan Mubes ke VII, melihat situasi sidang komisi dimana telah mencederai wadah masyarakat adat Betawi. Wadah adat Betawi itu merupakan sebuah wadah untuk mengakomodir dan menjaga adat istiadat Betawi yang pelaksanaannya melalui majelis adat.

“Ini adalah majelis adat dan majelis tertinggi di dalam masyarakat adat. Sehingga kami bersama ormas-ormas beserta masyarakat Betawi yang menyelenggarakan Mubes yang menjunjung tinggi majelis adat. Kami menyatakan bahwa Mubes kali ini belum selesai. Kami tegaskan sebagai masyarakat Betawi akan menjunjung tinggi majelis adat dan majelis tinggi yang merupakan majelis tertinggi di masyarakat adat Betawi,” tegasnya.

Sementara itu, juru bicara ormas-ormas pendukung dewan adat Bang Fajri menjelaskan dewan adat itu dimana pun adalah pihak yang memilih ketua umum, sebagai mandataris dari dewan adat.

“Sekarang kita jangan jadi bodoh dengan melanggar itu semua. Kami tidak mau marwah Kebetawian kita ini jatuh. Artinya kita di sini menjaga marwah Kebetawian. Kita berharap, pertemuan kita ini adalah bentuk komitmen menjaga marwah,” tandasnya.(ULI)

Let's block ads! (Why?)