Demi Perbaikan Lingkungan, Inggard Minta Anies Tutup RPH Babi

Lampu Hijau, Jakarta – Inggard Joshua, satu diantara 106 anggota DPRD DKI yang bisa dikatakan sosok yang nasionalis. Kenapa tidak, walau beragama Kristen, namun tak sungkan-sungkan mengkritik soal keberadaan rumah potong hewan (RPH) babi di Kapuk, Jakarta Barat.

Lebih menariknya, darrah ini yang merupakan dapilnya, justru tidak menjadi kendala bagi Inggard dalam meraup suara karena kritikannya ini. Itu dilskukan semata-mata menegakkan aturan danmenyampaikan aspirasi warga yang merasa terganggu dengan bau dari RPH babi itu.

Dampak dari kritikan Inggard ini membuat DPRD DKI Jakarta mendesak pemprov segera menutup RPH babi itu. Merngingat keberadaan sarana tersebut membuat lingkungan permukiman di sekitar lokasi itu kotor dan jorok.

“Warga di sana sudah sering melaporkan masalah limbah RPH Babi di Kapuk, Jakarta Barat.. Tapi sampai saat ini tidak juga digubris. Pindahkan ke tempat lain. Toh setiap hari hanya memotong sekitar 200 ekor babi,” kata Inggard yang juga anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Menurut politisi yang dalam pencalegan pileg 2019 ini bergabung ke Partai Gerindra, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan harus meninjau ulang keberadaan rumah potong babi tersebut.

“Faktanya memang di sini polusi yang ditimbulkan dari adanya rumah potong ini sangat mengganggu masyarakat sekitar. Selain bau, limbah dari kotoran ini ternyata dibuang ke aliran kali yang ada di sekitar pemukiman,” kata Inggard.

Tak hanya soal pulusi, Inggard pun menilai kalau lahan yang digunakan untuk rumah potong babi tersebut terlalu luas kalau hanya untuk memotong babi sebanyak 200 ekor per hari. “Jadi lahan tempat potong babi ini luasnya mencapai 5 hektareh. Sementara babi yang dipotong disini jumlahnya kurang lebih hanya sekitar 200 ekor saja,” ujar Inggard.

Oleh karenanya, Inggard mengusulkan agar keberadaan rumah potong babi ini dihilangkan saja. Untuk lahannya bisa dipakai untuk kepentingan masyarakat Jakarta Barat. Seperti adanya penambahan sarana dan prasarana kesehatan untuk masyarakat Jakarta Barat.

“Lagipula kebutuhan masyarakat Jakarta akan daging babi sangat sedikit. Dengan demikian alangkah baiknya PT Dharma Jaya sebagai BUMD milik Pemprov DKI yang berwenang mendistribusikan daging dan menaungi RPH di Ibu Kota, tidak lagi melakukan pemotongan babi. Melainkan cukup langsung melakukan pengadaan dagingnya saja,” kata Inggard. (ULI)

Let's block ads! (Why?)